AKUNTANSI
KOOPERATIF
1) Istilah
Standar akuntansi dan penentuan Standar
Para
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) adalah pribadi, tidak-untuk keuntungan
organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan prinsip akuntansi
yang berlaku umum (GAAP) di Amerika Serikat di publik bunga. The Securities and
Exchange Commission (SEC) yang ditunjuk FASB sebagai organisasi yang
bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk perusahaan publik di
Amerika Serikat ini diciptakan pada tahun 1973, menggantikan Komite Prosedur
Akuntansi (CAP) dan Dewan Prinsip Akuntansi (APB) dari american Ikatan Akuntan
Publik Bersertifikat (AICPA). FASB misi ini "untuk menetapkan dan
meningkatkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk bimbingan dan
pendidikan publik, termasuk emiten, auditor, dan pengguna informasi
keuangan." [1] Untuk mencapai hal ini, FASB telah lima gol [1] :
·
Meningkatkan manfaat pelaporan
keuangan dengan berfokus pada karakteristik utama relevansi dan reliabilitas,
dan pada kualitas komparatif dan konsistensi.
·
Jauhkan standar saat ini untuk
mencerminkan perubahan dalam metode melakukan bisnis dan dalam perekonomian.
·
Pertimbangkan segera setiap daerah
yang signifikan kekurangan dalam pelaporan keuangan yang mungkin ditingkatkan melalui
penetapan standar.
·
Promosikan internasional konvergensi
standar akuntansi bersamaan dengan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
·
Meningkatkan pemahaman umum tentang
sifat dan tujuan informasi dalam laporan keuangan.
FASB bukanlah badan pemerintah. SEC memiliki kewenangan hukum untuk membentuk akuntansi keuangan dan standar pelaporan untuk dimiliki perusahaan publik berdasarkan Securities Exchange Act tahun 1934 . Sepanjang sejarahnya, bagaimanapun, kebijakan Komisi telah bergantung pada sektor swasta untuk fungsi ini apabila sektor swasta menunjukkan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab demi kepentingan umum.
FASB bukanlah badan pemerintah. SEC memiliki kewenangan hukum untuk membentuk akuntansi keuangan dan standar pelaporan untuk dimiliki perusahaan publik berdasarkan Securities Exchange Act tahun 1934 . Sepanjang sejarahnya, bagaimanapun, kebijakan Komisi telah bergantung pada sektor swasta untuk fungsi ini apabila sektor swasta menunjukkan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab demi kepentingan umum.
FASB merupakan bagian dari struktur
yang independen dari semua bisnis dan organisasi profesional. Sebelum struktur
sekarang diciptakan, akuntansi keuangan dan standar pelaporan yang didirikan
pertama kali oleh Komite Prosedur Akuntansi dari American Institute Akuntan
Publik (1936-1959) dan kemudian oleh Dewan Prinsip Akuntansi , juga merupakan
bagian dari AICPA (1959 -73). Pernyataan dari badan pendahulunya tetap berlaku
kecuali diubah atau digantikan oleh FASB.
FASB tunduk pada pengawasan oleh
Yayasan Akuntansi Keuangan (FAF), yang memilih anggota FASB dan Dewan Standar
Akuntansi Pemerintahan dan dana kedua organisasi. Dewan Pengawas FAF, pada
gilirannya, sebagian dipilih oleh sekelompok organisasi termasuk:
·
American Ikatan Akuntan
·
American Ikatan Akuntan Publik
Bersertifikat
·
CFA Institute
·
Eksekutif Keuangan Internasional
·
Pejabat Keuangan Pemerintah Asosiasi
·
Ikatan Akuntan Manajemen
·
Asosiasi Nasional Auditor Negara,
Comptrollers dan Bendaharawan
·
Efek Asosiasi Industri
Struktur FASB adalah sangat berbeda dari pendahulunya dalam
banyak hal. Dewan terdiri dari tujuh kali anggota penuh. Para anggota
diwajibkan untuk memutuskan semua ikatan dengan perusahaan sebelumnya dan
lembaga bahwa mereka mungkin telah melayani sebelum bergabung dengan FASB.. Hal
ini untuk menjamin kenetralan dan independensi FASB. Mereka ditunjuk untuk masa
jabatan lima tahun dan memenuhi syarat untuk satu kali masa lima tahun
tambahan. Para saat anggota (dengan akhir jangka waktu saat ini tanggal yang
tertera):
·
Robert H. Herz, Ketua (2012)
·
Thomas J. Linsmeier (2011)
·
Leslie F. Seidman (2011)
·
Marc A. Siegel (2013)
·
Lawrence W. Smith (2012)
Dalam tambahan untuk anggota penuh-waktu, ada sekitar 68
anggota staf. staf Ini adalah, "profesional diambil dari akuntan publik,
industri, akademisi, dan pemerintah, plus personel pendukung." Grup ini
dibentuk dalam rangka memberikan respon yang cepat untuk masalah keuangan
mereka muncul. Kelompok ini mencakup 15 orang baik dari sektor publik dan
swasta ditambah dengan perwakilan dari FASB dan pengamat SEC. Sebagai masalah
muncul, task force menganggap mereka dan mencoba untuk mencapai konsensus
tentang apa tindakan untuk mengambil. Jika konsensus yang dapat dicapai, mereka
isu -isu EITF dan FASB tidak terlibat. Sebuah Isu EITF dianggap sama sah
sebagai pernyataan FASB dan termasuk dalam GAAP.
Penciptaan Kodifikasi
Pada tanggal 1 Juli 2009, FASB mengumumkan peluncuran
Standar Akuntansi yang Kodifikasi, menyatakan itu menjadi "sumber tunggal
otoritatif US nonpemerintah prinsip akuntansi yang berlaku umum." Para
Kodifikasi mengatur pernyataan banyak yang merupakan US GAAP menjadi dicari,
format yang konsisten. [3] Kodifikasi ini tidak menjadi bingung dengan
Konseptual Kerangka Kerja FASB, sebuah proyek dimulai pada tahun 1973 untuk
mengembangkan dasar teoretis suara untuk pengembangan standar akuntansi di
Amerika Serikat.
Perjanjian Norwalk
FASB sedang mengejar proyek konvergensi dengan Dewan Standar
Akuntansi Internasional (IASB) dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional
(IFRS). Pada tanggal 18 September 2002,, di Norwalk, Connecticut , FASB dan
IASB bertemu dan mengeluarkan Nota Kesepahaman . [4] Dokumen ini menjabarkan
rencana untuk berkumpul IFRS dan US GAAP menjadi satu set berkualitas tinggi
dan standar yang kompatibel. Sebagai bagian dari proyek, FASB telah mulai
bergerak dari prinsip biaya historis ke nilai wajar . Independensi Pada bulan
Juni 2009, FASB dikritik oleh panel penasehat investor setelah melakukan
perubahan -ke-pasar akuntansi tanda sebagai respon terhadap tekanan politik.
Pelobi telah memperoleh izin untuk bank-bank untuk menerapkan perlakuan
akuntansi khusus untuk aset beracun .[5] pernyataan FASB Dalam rangka untuk
menetapkan prinsip akuntansi, FASB masalah pernyataan publik, masing-masing
mengatasi masalah-masalah akuntansi umum atau khusus. Pernyataan ini adalah:
·
Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan
·
Pernyataan Konsep Akuntansi Keuangan
·
FASB Interpretasi
·
FASB Teknis Buletin
·
EITF Abstrak
2)
Standar Akuntansi dan Penentuan
Standar
Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula
hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan
standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar
akuntansi merupakan hasil penetapan standar. Tetapi dalam praktiknya berbeda
dari yang ditentukan oleh standar. Ada empat alas an yang menjelaskan hal
tersebut, antara lain:
1.
Di kebanyakan negara hukuman atas
ketidak patuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif.
2.
Secara suka rela perusahaan boleh
melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
3.
Beberapa negara memperbolehkan perusahaan
untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannnya operasi dan
posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasilnya.
4.
Di beberapa negara standar akuntansi
hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri, dan bukan untuk laporan
konsolidasi.
Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan
kelompok sektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses
akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama.
Akuntansi peyajian wajar biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum,
sedangkan akuntansi kepatuhan hukum umumnya ditemukan di negara-negara hukum
kode. Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan standar, di mana sektor
swasta lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian wajar,
sedangkan sektor publik lebih berpengaruh di negara hukum kode dengan kepatuhan
hukum.
3)
Sistem Akuntansi Di Negara-negara Maju
1.
AMERIKA SERIKAT
Akuntansi
di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi
Keuangan, atau Financial Accounting Standards Boardi – FSAB), namun sebuah
lembaga pemerintah (Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange
Commission – SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menerapakan standarnya sendiri.
Hingga
tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat, badan sektor
swasta lainnya, menetapkan Standar Auditing. Pada tahun itu Badan Pengawas
Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur
audit dan auditor perusahaan publik. Perusahaan di AS dibentuk berdasarkan
hukum negara bagian, bukan hukum federal.
Setiap
negara bagian memiliki hukum perusahaannya sendiri. Secara umum, hukum berisi
ketentuan minimal atas pencatatan akuntansi dan penerbitan laporan keuangan
secara periodik. Banyak hukum perusahaan ini yang tidak ditegakkan secara
ketat, dan laporan yang diserahkan kepada badan-badan lokal sering kali tidak
tersedia untuk publik. Karenanya, ketentuan pelaporan keuangan dan audit
tahunan secara realitas hanya tedapat pada tingkat federal, seperti yang
ditentukan oleh SEC. SEC memiliki kekuasaan atas perusahaan-perusahaan yang
mencatatkan sahamnya pada bursa-bursa efek AS dan perusahaan yang sahamnya
diperdagangkan over the counter. Perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya
tidak menghadapi ketentuan wajib untuk pelaporan keuangan, sehingga menbuata
Amerika Serikat terlihat tidak normal menurut Standar Internasional.
Laporan
keuangan yang seharusnya dibuat oleh perusahan di Amerika
Serikat
meliputi komponen:
1.
Laporan manajemen
2.
Laporan auditor independen
3.
Laporan keuangan utama ( laporan laba rugi, lapooran arus kas, laporan laba
komprehensif, dan laporan ekuitas pemegang saham)
4.
Diskusi manajemen dan analisis atau hasil operasi dan kondisi keuangan
5.
Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap
laporan keuangan.
6.
Catatan atas laporan keuangan
7.
Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atausepuluh tahun
8.
Data kuartal terpilih
Laporan
keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan AS yang diterbitkan
biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi
mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu dengan
kepemilikan yang melebihi 50% dari saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan
secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan
keuangan intern (kwartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat
pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan
ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara singkat.
Pengukuran
akuntansi
Pengukuran
dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat
bergantung pada konsep penandingan. Jika perubahan dalam praktik atau prosedur
terajadi, maka perubahan dan pengaruhnya harus diungkapkan.
Penggabungan
usaha harus dicatat sebagai sebuah pembelian.G oodwill dikapitalisasi sebagai
perbedaan antara nilai wajar pemberian yang diberikan dalam pertukaran dan
nilai wajar aktifa bersih yang diperoleh (termasuk aktifa tidak berwujud
lainnya).Goodwill tersebut harus dikaji ulang terhadap penurunan nilai tiap
tahunnya dan dihapus bukukan dan dibebankan ke dalam laba jika nilai bukunya
melebihi nilai wajarnya. Translasi mata uang asing mengikuti ketentuan dalam
SFAS NO. 52, yang menggunakan mata uang fungsional anak perusahaan luar negeri
untuk menentukan metodologi translasi.
2.
JEPANG
Akuntansi
dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh
domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung
jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang
memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran
akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman; pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang
berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi
Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi
dengan pembentukan organisasi sector swasta sebagai pembuat standar akuntansi.
Jepang
merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat.
Kesadaran kelompok dan saling ketergantungan dalam hubungan pribadi dan
perusahaan berlawanan dengan hubungan independen yang wajar diantara
individu-individu dan kelompok di negara-negara barat. Perusahaan Jepang saling
memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki
perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi
industry yang meraksasa yang disebut sebagai
keiretsu.
Bank sering kali menjadi bagian dari kelompok industry besar ini.
Penggunaan
kredit bank dan modal utang yang meluas untuk membiayai perusahaan besar
terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut pandang Barat dan manajemen
perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada bank dan lembaga keuangan
lainnya, dibandingkan kepada para pemegang saham. Pemerintah pusat juga
memberlakukan control ketat atas berbagai aktivitas usaha di Jepang, yang
berarti control birokrasi yang kuat dalam masalah- masalah usaha, termasuk akuntansi.
Pengetahuan mengenai kegiatan usaha utamanya terbatas pada perusahaan dan pihak
dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.
Modal
usahakeiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural
yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun
1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga
mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh atas standar pelaporan keuangan
Jepang. Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa
buruknya perusahaan di Jepang. Suatu perubahan besar dalam akuntansi diumumkan
pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan Jepang
menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar
internasional.
Regulasi
dan Penegakan Aturan Akuntansi
Pemerintah
nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di
Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang : Hukum
Komersial, Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Pajak Penghasilan
Perusahaan.
a)
Hukum komersial diatur oleh kementerian Kehakiman (MOJ). Hukum tersebut
merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki
pengaruh besar. Dikembangkan dari hukum komersial Jerman, hukum yang awal di
berlakukan pada tahun 1980, tetapi baru dilaksanakan tahun 1899. Perlindungan
terhadap kreditor dan pemegang saham merupakan prinsip utama dengan
ketergantungan yang sangat jelas atas pengukuran biaya historis. Pengungkapan
atas kelayakan kredit dan ketersediaan laba untuk pembagian dividen juga sama
pentingnya. Seluruh perusahaan yang didirikan diwajibkan untuk memenuhi provisi
akuntansi, yang dimuat dalam aturan-aturan menyangkut neraca, laporan laba
rugi, laporan usaha dan skedul pendukung perusahaandengan kewajiban terbatas.
b)
Perusahaan milik public harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam
Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang diatur oleh Kementerian Keuangan. SEL
dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal AS dan diberlakukan terhadap
Jepang oleh AS selama masa pendudukan setelah perang dunia II. Tujuan utama SEL
adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi.
Meskipun SEL mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama seperti hukum
komersial, terminology, bentuk dan isi laporan keuangan didefinisikan secara
lebih spesifik oleh SEL; beberapa pos laporan keuangan direklasifikasikan untuk
keperluan penyajian dan detail tambahan diberikan. Namun laba bersih dan
ekuitas pemegang saham tetap sama menurut Hukum Kom.ersial dan SEL.
c)
Dewan Pertimbangan Akuntansi Usaha (BADC) merupakan lembaga penasehat khusus
bagi kementerian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar
akuntansi sesuai dengan SEL. BADC dapat dikatakan merupakan sumber utama PABU
di Negara Jepang sekarang ini. Tetapi BADC tidak dapat mengeluarkan standar
yang berbeda dengan hukum komersial. Para anggota BADC diangkat oleh
kementerian keuangan dan bekerja paruh waktu. Mereka berasal dari kalangan
akademisi, pemerintahan, lingkaran bisnis serta anggota Institut Akuntan Publik
Bersertifikat di Jepang (JICPA)
Perubahan
besar dalam penetapan standar akuntansi di Jepang terjadi pada tahun 2001dengan
pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang (ASBJ) dan lembaga pengawas yang
terkait dengannya yang dikenal sebagai Lembaga Akuntansi Keuangan (FASF).
Sebagai organisasi sector swasta yang independen, ASBJ diharapkan akan menjadi
lebih kuat dan lebih transparan dan tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan
politik dan bertujuan khusus, bila dibandingkan dengan BADC. ASBJ bekerja sama
dengan IASB dalam mengembangkan IFRS.
Pelaporan
Keuangan
Perusahaan
yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib
yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi
:neraca, lapioran laba rugi, laporan usaha, proposal atas penentuan penggunaan
(apropriasi) laba di tahan, skedul pendukung.
Catatan
yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan
memberikan detail pendukung . Laporan usaha berisi garis besar usaha dan
informasi mengenai operasi, posisi keuangan dan hasil operasi. Sejumlah skedul
pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang
meliputi:
a)
Perubahan dalam modal saham dan
cadangan wajib
b)
Perubahan dalam obligasi dan utang
jangka panjang dan jangka pendek
c)
Perubahan dalam aktiva tetap dan
akumulasi depresiasi
d)
Aktiva dalam penjaminan
e)
Jaminan utang
f)
Perubahan dalam provisi
g)
Jumlah yang terutang kepada dan yang
tertagih dari pemegang saham
h)
Pengendali Kepemilikan ekuitas dalam
anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak
perusahaan tersebut.
i)
Piutang yang berasal dari anak
perusahaan
j)
Transaksi dengan direktur, auditor
wajib, pemegang saham pengendali dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik
kepentingan
k)
Remunerasi yang dibayarkan kepada
direktur dan auditor wajib
Informasi
ini disusun untuk satu tahun tunggal berdasarkan suatu induk perusahaan dan
diaudit oleh auditor wajib. HUkum komersial tidak mengharuskan laporan arus
kas.
Perusahaan
yang mencatatkan sahamnya harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan
Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang secara umum mewajibkan laporan keuangan
dasar yang sama dengan hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas. Namun
menurut SEL laporan keuangan konsolidasi yang utama bukan laporan keuangan
induk perusahaan. Laporan keuangan dan skedul yang disusun sesuai dengan SEL
harus diaudit oleh auditor independen. Ramalan arus kas untuk 6 bulan kedepan
dimasukkan sebagai informasi tambahan dalam laporan kepada Kementerian
Keuangan. Laporan ramalan lainnya juga dilaporkan. Secara keseluruhan, jumlah
pelaporan ramalan perusahaan sangat besar di Jepang. Namun informasi ini hanya
dilaporkan dalam laporan wajib dan jarang sekali disajikan dalam laporan
tahunan untuk pemegang saham.
Pengukuran
Akuntansi
Hukum
komersial mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untuk menyusun laporan
konsolidasi. Selain itu perusahaan yang mencatatkan saham harus menyusun
laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah
merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang
sama digunakan untuk keduanya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk
perusahaan secara langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan
dan operasionalnya. Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode
pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan.
Kebanyakan
praktik akuntansi dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat
dari Perubahan Besar dalam Akuntansi. Perubahan- perubahan terakhir ini
meliputi:
1.
Mengharuskan perusahaan yang
mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas
2.
Memperluas jumlah anak perusahaan
yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan
3.
Memperluas jumlah perusahaan
afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh
signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan
4.
Menilai investasi dalam surat
berharga sebesar harga pasar dan bukan biaya perolehan
5.
Provisi penuh atas kewajiban
tangguhan
6.
Akrual penuh atas pensiun dan
kewajiban pension lainnya.
Akuntansi di Jepang sedang dibentuk ulang agar sesuai dengan
IFRS.
3.
BELANDA
Standar
akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar)
yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses
perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar merupakan hasil dari
penetapan standar. Namun, praktek
1.
di kebanyakan negara hukuman atas
ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak
efektif.
2.
secara sukarela perusahaan boleh
melaporkan infomasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
3.
beberapa Negara memperbolehkan
perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika melakukannya operasi dan
posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasil
4.
dan di beberapa Negara standar hanya
berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri, dan bukan untuk
laporan konsolidasi.
Penetapan
standar akuntansi melibatkan gabungan kelompok sector swasta yang meliputi
profesi akuntansi, pengguna dan penyusun laporan keuangan, para karyawan dan
kelompok public yang meliputi badan-badan seperti otoritas pajak, kementrian
yang bertanggungjawab atas hukum komersial dan komisi pasar modal. Bursa efek
yang merupakan sector swasta atau public (tergantung negaranya) juga
mempengaruhi proses tersebut. Di Negara-negara hukum umum, sector swasta lebih
berpengaruh dan profesi auditing cenderung untuk dapat mengatur sendiri dan
untuk lebih dapat melakukan pertimbangan atas atestasi terhadap penyajian wajar
laporan keuangan. Di Negara-negara hukum kode, sector public lebih berpengaruh
dan profesi akuntansi cenderung untuk lebih diatur oleh Negara. Hal ini yang
menyebabkan mengapa standar akuntansi berbeda-beda di seluruh dunia.
Akuntansi
di Belanda memiliki beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan
akuntansi dan pelaporan keuangan yang relative permisif, tetapi standar praktik
profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun
akuntansinya berorientasi pada penjayian wajar. Di Belanda, akuntansi dianggap
sebagai cabang dari ekonomi usaha. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang
dicurahkan terhadap topik-topik akuntansi dan khususnya terhadap pengukuran akuntansi.
Regulasi
di Belanda tetap liberal sampai tahun 1970 ketika undang-undang laporan
keuangan tahunan diberlakukan. Di antara provisi utama undang- undang tahun
1970 tersebut adalah sebagai berikut:
1.
Laporan keuangan tahunan harus
menunjukkan gambaran yang wajar mengenai posisi dan hasil keuangan selama satu
tahun
2.
Laporan keuangn harus disusun sesuai
dengan praktek usaha yang baik
3.
Dasar penyajian aktiva dan kewajiban
dan penentuan hasil operasi harus diungkapkan
4.
Laporan keuangan harus disusun sesuai
dengan dasar yang konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip
akuntansi harus diungkapkan secukupnya
5.
Informasi keungan komparatif untuk
periode sebelumnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki
yang menyertainya.
Kualitas
laporan keuangan Belanda sangat seragam. Laporan keuangan wajib harus disusun
dalam bahasa Belanda namun dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman dapat
diterima. Laporan keuangan harus memuat hal- hal berikut: neraca, laporan laba
rugi, catatan-catatan , laporan direksi, dan informasi lain yang
direkomendasikan. Laporan keuangan tahunan harus disajikan baik berdasarkan
induk perusahaan saja maupun konsolidasi. Kelompok-kelompok perusahaan untuk
tujuan konsolidasi terdiri dari perusahaan-perusahaan yang membentuk unit
ekonomi yang berada di bawah kendali yang sama.
Akuntansi
Belanda memiliki beberapa Pardoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan
Akuntansi dan pelaporan keuangan yang realtif permisif, tetapi standar praktik
profesional yang sangat tinggi.Belanda merupakan negara hukum kode namun
akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar . Pelaporan keuangan dan
akuntansi pajak merupakan dau aktivitas terpisah. Lebih lanjut lagi , orientasi
kewajaran berkembang tanpa adnya pengaruh dari pasar saham. Inggris dan Amrika
Serikat telah mempengaruhi akuntansi Belanda sama seperti atau bahkan melabihi
negara-negara kontinental lainnya, dan tidak seperti Eropa kontinental lainnya,
profesi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap standar dan aturan
akuntansi.
Belanda
merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internsional untuk
akuntansi dan praktik yang dapat diterima. Belanda juga menjadi tempat bagi
beberapa perusahaan multinasional terbesar didunia, seperti Philips, Royal
Dutch/Shell dan Unilever. Dewan pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntunan terhadap
prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum. Dewan terdiri dari:
1.
Penyusun laporan keuangan
(Perusahaan)
2.
Pengguna laporan keuangan
(Perwakilan serikat buruh dan analis keuangan)
3.
Auditor laporan keuangan (Institut
Akuntan Terdaftar Belanda atau NivRA)
4.
INGGRIS
Akuntansi
di Inggris berkembang sebagai cabang ilmu yang independent dan secara pragmatis
menyikapi kebutuhan dan praktik usaha. Seiring berjalannya waktu, legislasi
perusahaan yang berurutan menambah struktur dan ketentuan lain, tetapi masih
memungkinkan akuntan memiliki fleksibilitas yang cukup dalam penerapan
pertimbangan yang profesional. Sejak tauhun 1970-an, sumber perkembangan hukum
perusahaan yang paling penting adalah Direktif UE, khususnya Direktif Keempat
dan Ketujuh. Pada saat yang bersamaan standar akuntansi dan proses penetapan
standar telah menjadi semakin tegas.
Warisan
akuntansi Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara di dunia
yang pertama mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Konsep
peyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar (pandangan yang benar dan wajar)
juga berasal dari Inggris. Pemikiran dan praktik akuntansi professional
diekspor ke Australia, Kanada, Amerika Serikat dan bekas wilayah jajahan
Inggris seperti Hong Kong, India, Kenya, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, dan
Afrika Selatan.
Regulasi
dan Penegakan Aturan Akuntansi
Dua
sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan
profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris secara luas
diatur oleh aktiva yang disebut sebagai undang-undang perusahaan. Undang-undang
perusahaan disesuaikan, diperluas dan dikonsolidasikan sepanjang tahun. Sebagai
contoh pada tahun 1981, Direktif Keempat UE diberlakukan, menambah aturan wajib
menyangkut bentuk, prinsip akuntansi, dan konvensi dasar akuntansi. Hal ini
memperkenalkan bentuk standar laporan keuangan di Inggris untuk pertama
kalinya. Perusahaan dapat memilih bentuk alternatif neraca dan empat bentuk
akun laba rugi. Unadang-undang tahun 1981 juga menetapkan lima prinsip dasar
akuntansi:
1.
Pendapatan dan beban harus
ditandingkan menurut dasar akrual.
2.
Pos aktiva dan kewajiban secara
terpisah dalam setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah.
3.
Prinsip koservatisme (kehati-hatian)
diterapkan, khususnya dalam pengakuan realisasi laba dan seluruh kewajiban dan
kerugian yang diketahui.
4.
Penerapan kebijakan akuntansi yang
konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan.
5.
Prinsip kelangsungan usaha
diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi.
Undang-undang
tersebut berisi aturan penilaian yang luas dimana akun-akun dapat ditentukan
berdasarkan biaya histories atau biaya kini. Undang-undang perusahaan tahun
1985 mengonsolidasikan dan memperluas aturan terdahulu dan diamandemen pada
tahun 1989 untuk mengakui direktif ketujh UE. Undang-undang ini mengharuskan
konsolidasi laporan keuangan, meskipun konsolidasi sudah menjadi praktik yang
standard an teknik konsolidasi diserahkan pada standar akuntansi sektor swasta.
Berikut
enam badan akuntansi di Inggris yang berhubungan dengan
Komite
Konsultasi Badan Akuntansi yang berdiri pada tahun 1970:
1.
Institut Akuntan Berizin Resmi di
Inggris dan Wales (The Institute of Chartered Accountants in England and
Wales–ICAEW)
2.
Institut Akuntan Berizin Resmi di
Irlandia (The Institute of Chartered Accountants in Ireland–ICAI)
3.
Institut Akuntan Berizin Resmi di
Skotlandia (The Institute of Chartered Accountants in Scotland__ICAS)
4.
Asosiasi Akuntan Berizin Resmi dan
Berserikat (The Association of Chartered Certified Accountants–ACCA)
5.
Institut Akuntan Manajemen Berizin
Resmi (The Chartered Institute of Management Accountants–CIMA)
6.
Institut Keuangan dan Akuntansi
Publik Berizin Resmi (The Chartered Institute of Finance and Accountancy–CIPFA)
Penetapan
standar di Inggris berkembang dari rekomendasi atas prinsip akuntansi (yang
dikeluarkan oleh Institut Akuntan Berizin Resmi di Inggris dan Wales) hingga
komite pembentukan Komite Pengarah Standar akuntansi (Accounting Standards
Steering Committee) pada tahun 1970, yang kemudian dinamakan sebagai Komite
Standar Akuntansi (Accounting Standards Committee—ASC). ASC mengeluarkan
Pernyataan Praktik Akuntansi Standar (Statements on Standards
Accounting
Practice–SSAP). SSAP dikeluarkan dan dikukuhkan oleh enam badan akuntansi
tersebut di atas, di mana salah satunya secara efektif dapat melakukan veto
terhadap standar yang ada. Laporan Dearing, yang dikeluarkan pada tahun 1988,
mengungkapkan ketidakpuasan denbgan proses penetapan standar yang ada.
Undang-undang Perusahaan tahun 1989 merupakan hal penting tidak hanya dalam
menggabungkan Direktif Ketujuh UE, tetapi juga dalam meratifikasi rekomendasi
Laporan Dearing. Undang-undang tahun 1989 tersebut menciptakan Dewan Pelaporan
Keuangan (Finance Reporting Council–FRC) yang baru dengan tugas untuk mengawasi
tiga bagiannya:
Badan
Standar Akuntansi (Accounting Standards Committee–ASB) yang menggantikan ASC
pada tahun 1990, sebuah Gugus Tugas Masalah Mendesak (Urgent Issue Task
Force–UITF) dan sebuah Panel Pengawas Pelaporan Keuangan.
Pengukuran
Akuntansi
Inggris
memperbolehkan baik metode akuisisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk
penggabungan usaha. Berdasarkan metode akuisisi, goodwill dihitung sebagai
perbedaan antara nilai wajar penyerahan yang dilakukan dan nilai wajar aktiva
yang diperoleh. Goodwill ikapitalisasikan dan diamortisasikan paling lama 20
tahun.metode ekuitas digunkana untuk perusahaan asosiasi (dimana perusahaan
memiliki 20 persen atau lebih hak suara dan tidak dilakukan konsolidasi) dan
lembaga patungan berbentuk perusahaan. SSAp 20 berhubungan dengan translasi
mata uang asing dan mengharuskan metode kurs penutupan untuk anak perusahaan
independen dan metode temporal untuk anak perusahaan yang terintegrasi. Menurut
metode pertama translasi dimasukkan ke dalam cadangan ekuitas pemegang saham,
sedangkan menurut metode terakhir dimasukkan ke dalam akun laba dan rugi.
Aktiva
dapat dinilai menggunakan biaya histories, biaya kini atau gabungan keduanya.
Oleh karena itu revaluasi terhadap tanah dan gedung diperbolehkan. Dalam
praktik hanya sedikit perusahaan Inggris yang melakukan kapitalisasi dan biaya
pengembangan. Persediaan dinilai sebesar yang lebih rendah antara biaya atau
realisasi bersih berdasarkan FIFO atau harga rata-rata, sedangakan LIFO tidak
diperbolehkan.
Sewa
guna usaha yang mengalihkan resiko dan imbalan kepemilikan kepada pihak penyewa
(lessee) dikapitalisasi dan kewajiban sewa guna usaha disajikan sebagai akun
kewajiban. Biaya untuk menyediakan pensiun dan imbalan pension lainnya harus
diakui secara sistematis dan rasional selama periode pada saat karyawan
memberikan jasanya. Kerugian kontijensi diakui apabila mungkin terjadi dan
dapat diestimasi dengan tingkat akurasi yang memadai. Pajak tangguhan dihitung
berdasarkan metode kewajiban dengan dasar provisi penuh untuk kebanyakan
perbedaan waktu. Saldo pajak jangka panjang tangguhan dapat dinilai dengan
menggunakan nilai kini yang didiskontokan.
Pada
tahun 2003, Departemen Perdagangan dan Perindustrian menggunakan bahwa mulai
bulan Januari 2005, seluruh perusahaan Inngris diperbolehkan untuk menggunakan
IFRS, selain GAAP Inggris yang baru saja dijelaska. Dengan demikian, inisiatif
UE 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang tercatat sahamnya diperluas untuk
perusahaan-perusahaan Inggris yang sahamnya tidak tercatat pula